Zulkarnaen Rudox/Sumbawa Barat
Rampungnya smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menandai babak baru perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat. Sejak awal, proyek ini digadang-gadang sebagai motor penggerak ekonomi daerah membuka lapangan kerja massal, menumbuhkan UMKM lokal, serta mendongkrak pendapatan asli daerah melalui dana bagi hasil. Namun setelah fase konstruksi besar-besaran berlalu dan smelter memasuki fase operasi penuh, pertanyaan yang muncul adalah: apakah janji-janji ekonomi itu benar-benar mengakar, atau justru menguap seiring berkurangnya kebutuhan tenaga kerja proyek.
Smelter tembaga dan fasilitas pemurnian logam mulia AMNT di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, resmi diresmikan pada September 2024 oleh Presiden Joko Widodo dengan nilai investasi sekitar Rp21–23 triliun. Fasilitas seluas 272 hektare ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun. Dari situ dihasilkan sekitar 220.000 ton katoda tembaga kemurnian 99,99 persen, 18 ton emas, 55 ton perak, serta 830.000 ton asam sulfat. Produksi perdana katoda tembaga tercatat pada Maret 2025. Sempat mengalami gangguan teknis (force majeure) pada pertengahan 2025 yang memaksa penghentian sementara, fasilitas ini kembali beroperasi secara lebih stabil pada 2026.
Kontribusi Makro yang Signifikan
Data Bapenda NTB menunjukkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari AMNT berfluktuasi tajam. Pada tahun buku 2020 dan 2021, NTB menerima sekitar Rp107,1 miliar. Angka itu melonjak menjadi Rp268,9 miliar pada 2022, lalu turun menjadi Rp114,9 miliar pada 2023. Pada 2024 penerimaan kembali naik menjadi sekitar Rp208 miliar, sebelum turun lagi menjadi Rp111,9 miliar pada 2025. Hingga pertengahan 2026, realisasi yang diterima Pemprov NTB baru mencapai sekitar Rp60,36 miliar.
Menurut Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., fluktuasi tersebut secara langsung memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Situasi diperberat oleh penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp1,2 triliun serta ketidakpastian penerimaan DBH. Di tengah tekanan fiskal itu, Pemprov NTB menyesuaikan target pendapatan daerah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB tahun 2026 ditetapkan sekitar Rp3,025 triliun. Hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp1,592 triliun atau 52,62 persen dari target.
“Fluktuasi DBH dan penurunan TKD Rp1,2 triliun menekan kemampuan fiskal daerah. Target PAD NTB 2026 sebesar Rp3,025 triliun baru terealisasi 52,62 persen hingga Juli. Ketergantungan Sumbawa Barat terhadap sektor tambang masih sangat tinggi, mencapai sekitar 80 persen.”
Selain DBH dari AMNT, dana bagi hasil dari keuntungan bersih IUPK juga terus mengalir ke kas daerah. Pada periode sebelumnya, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah penghasil menerima porsi lebih besar (2,5 persen), sementara Provinsi NTB 1,5 persen dan kabupaten/kota lainnya 2 persen. Realisasi DBH bersifat fluktuatif mengikuti kinerja perusahaan dan pergerakan harga komoditas, dengan nilai yang masuk ke kas daerah mencapai ratusan miliar rupiah. Namun ketergantungan KSB terhadap sektor tambang tetap tinggi—sekitar 80 persen pendapatan daerah pernah dikaitkan dengan sektor ini. Akibatnya, gangguan operasional, seperti larangan ekspor konsentrat sementara smelter belum beroperasi optimal, sempat menekan pertumbuhan ekonomi NTB sekaligus proyeksi PAD Kabupaten Sumbawa Barat.
Di tingkat Kabupaten Sumbawa Barat, kontribusi AMNT bahkan lebih dominan. Pada 2024, aktivitas perusahaan diperkirakan menyumbang Rp28,9 triliun atau sekitar 79 persen PDRB kabupaten. Secara nasional, kontribusi terhadap PDB mencapai Rp173,4 triliun (rata-rata Rp24,8 triliun per tahun). Efek berganda juga terlihat pada ketenagakerjaan: rata-rata 36,5 ribu lapangan kerja per tahun di NTB (lebih dari 72 ribu pada 2024), dan secara nasional rata-rata 55 ribu (puncak lebih dari 105 ribu pada 2024). Pendapatan rumah tangga di NTB meningkat hingga Rp59 triliun sepanjang periode kajian.
Realitas di Lapangan: Dari Konstruksi ke Operasi Stabil
Fase konstruksi dan commissioning memang menciptakan “boom” tenaga kerja. Pada September 2024, total pekerja di AMNT dan mitra (termasuk konstruksi smelter) mencapai sekitar 37.000 orang, dengan 98 persen di antaranya warga lokal (NTB dan sekitarnya). Jumlah itu jauh melonjak dibanding 9.700 pekerja pada 2022. Namun ketika memasuki fase operasional penuh, kebutuhan tenaga kerja smelter berkurang drastis menjadi sekitar 1.000 tenaga terampil.
Pergeseran ini memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan penyerapan tenaga kerja lokal. Beberapa mantan pemilik lahan di area smelter (Dusun Otak Keris) mengharapkan penempatan kerja sesuai kesepakatan awal, namun realisasinya lebih banyak di perusahaan mitra atau aliansi, disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara itu, program pelatihan AMMAN diperluas tidak hanya ke keterampilan tambang dan smelter, tetapi juga pariwisata, coding, data science, animasi, dan otomasi untuk menyiapkan alternatif.
Efek berganda di sektor pendukung terlihat nyata di sekitar Maluk dan Sekongkang. Bisnis indekos, rumah makan, toko kelontong, transportasi, dan jasa tumbuh pesat. UMKM lokal juga merasakan manfaat melalui program PPM. Program Bale Berdaya, misalnya, membantu lebih dari 100 UMKM dengan peningkatan omzet rata-rata hingga 100 persen, legalitas usaha, dan akses pasar yang lebih luas. Beberapa pelaku usaha makanan dan kerajinan mencatat lonjakan omzet signifikan setelah pelatihan branding dan pemasaran.
Sisi Lain: Penggusuran, Lingkungan, dan Ketimpangan
Namun tidak semua warga merasakan manfaat yang sama. Pembangunan smelter di lahan bekas Dusun Otak Keris menggusur pemukiman dan kebun sekitar 200 hektare yang diandalkan ratusan keluarga petani dan peternak. Ganti rugi diberikan (tanah per are sekitar Rp5 juta, rumah ukuran tertentu Rp60 juta), tetapi banyak yang kehilangan mata pencaharian tradisional dengan penghasilan sebelumnya Rp3–4 juta per bulan.
Isu lingkungan juga terus mengemuka: penurunan debit air, kekhawatiran pencemaran sungai (seperti Sejorong), debu, dan perubahan ruang hidup. Beberapa laporan warga menyebutkan kesulitan air bersih dan dampak pada pertanian tradisional. Di sisi lain, kajian akademik menunjukkan peningkatan pendapatan rumah tangga di Kecamatan Maluk pasca-pembangunan smelter (sekitar Rp371 ribu per bulan dibandingkan wilayah kontrol), meskipun efeknya masih terbatas dan memerlukan dukungan infrastruktur serta peningkatan SDM agar lebih inklusif.
Menuju Pusat Ekonomi Baru atau Ketergantungan Baru
Forum Lembaga Persatuan Pemuda Sumbawa Barat Hermansyah, memprediksi bahwa jika kawasan industri smelter dan industri turunannya berkembang, KSB berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumbawa dalam satu dekade ke depan. Konsentrasi tenaga kerja dapat mendorong sektor properti, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Produk smelter (katoda tembaga, emas, perak, dan asam sulfat) membuka peluang industri hilir seperti kabel, elektronik, otomotif, kimia, dan pupuk.
Namun realitas saat ini menunjukkan bahwa manfaat makro belum sepenuhnya merata ke tingkat mikro. Ketergantungan fiskal daerah pada tambang masih tinggi, penyerapan tenaga kerja operasional jauh lebih rendah dibanding fase konstruksi, dan tantangan sosial-lingkungan memerlukan perhatian berkelanjutan. Program PPM dan pelatihan keterampilan alternatif menjadi jembatan penting, tetapi keberhasilannya bergantung pada kolaborasi pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat agar nilai tambah hilirisasi benar-benar mengakar di Sumbawa Barat—bukan hanya angka di laporan PDRB.
Smelter telah mengubah wajah ekonomi Sumbawa Barat. Tantangannya kini adalah memastikan transformasi ini tidak berhenti pada angka kontribusi, melainkan menciptakan ekosistem yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan bagi warga setempat.
