Lensantbnews.com, Sumbawa Barat — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cordova (BEM Undova) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar aksi unjuk rasa menanggapi dinamika sosial politik negeri ini dalam sepekan terakhir pada, Senin, 1 September 2025.
Pada aksi yang mereka gelar sejak pagi hari itu, dilakukan secara maraton di beberapa titik. Dimulai dari alun-alun kota Taliwang, para mahasiswa berkonvoi dan berorasi ke Mapolres Sumbawa Barat hingga terakhir di gedung DPRD KSB.
Dalam orasinya, para mahasiswa ini setidaknya mengawal 10 tuntutan. Tuntutan itu antara lain menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI, mendesak presiden mencopot Kapolri dan Kapoda DKI, pengusutan tuntas kematian driver Ojol Affan Kurniawan.
Sementara terhadap isu-isu lokal, mereka menuntut Pemda KSB mengevaluasi sejumlah Program Strategis Daerah (PSD), menuntut pencabutan dan memperjelas Perda Pariwisata hingga mendorong aparat dan pemerintah untuk penutupan tempat penjualan miras dan dugaan praktik prostitusi daring (online).
Pada aksinya di depan Mapolres, para mahasiswa diterima secara baik. Bahkan Kapolres KSB, AKBP Zulkarnain usai menyampaikan pernyataan siap menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disuarakan. Kapolres dengan sukarela berjalan mengantar para mahasiswa menuju ke gedung Kantor DPRD KSB untuk melanjutkan aksinya.
Di gedung DPRD pun demikian, para mahasiswa tidak mendapat penghadangan berarti. Ketua DPRD, Kaharudddin Umar dan sejumlah anggota DPRD lainnya termasuk Bupati H. Amar Nurmansyah meminta aparat agar tidak menghalang-halangi para mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya.
Menanggapi tuntutan para mahasiswa, Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah mengatakan, pemerintah KSB memastikan akan menindaklanjutinya. Tak terkecuali juga mengenai sejumlah tuntutan yang sifatnya menanggapi eskalasi dinamika sosial politik nasional. “Yang tujuh poin kita siap lanjutkan ke pusat. Kalau yang tiga, terkait PSD, Perda Pariwisata dan penutupan penjualan miras dan prostitusi online akan kita selesaikan di sini,” janji Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati mengapresiasi sikap peka para mahasiswa terkait dinamika nasional saat ini. Menurut dia, sikap kritis harus terus dibangun dalam kerangka menjaga Indonesia sebagai negeri tercinta. “Karena ini (Indonesia) adalah rumah kita. Jadi kita harus jaga bersama-sama. Tidak boleh ada yang merusaknya,” tegas Bupati.
Usai mendengar pernyataan Bupati, para mahasiswa selanjutnya meminta para pejabat yang hadir untuk menandatangani petisi tuntutan mereka. Bupati, Ketua, dan sejumlah anggota DPRD serta jajaran Forkopimda yang hadir pun langsung memenuhi permintaan para mahasiswa tersebut. Secara bergantian para pejabat itu membubuhkan tanda tangannya pada kertas yang disediakan mahasiswa. (**)
