Lensantbnews.com, Sumbawa Barat, — Seringnya antrian panjang kendaraan di Pelabuhan Poto Tano (Sumbawa Barat) dan Pelabuhan Kayangan (Lombok Timur) menyebabkan kelambatan logistik yang signifikan. Para pelaku usaha dan ekonom lokal menyebut hal ini sebagai salah satu faktor pendorong pelemahan ekonomi di Pulau Sumbawa sepanjang 2025–2026.
Menurut data yang beredar di lapangan, antrian truk barang dan kendaraan logistik kerap mencapai puluhan hingga ratusan unit, dengan waktu tunggu mencapai 4–8 jam bahkan lebih saat musim puncak. Gangguan sistem tiket elektronik, keterbatasan dermaga, serta volume penyeberangan yang tinggi menjadi pemicu utama.
Logistik Lambat, Biaya Membengkak
Ketua Organda NTB, yang mewakili para pengusaha transportasi, menyatakan bahwa kelambatan ini sangat merugikan sektor perdagangan antar pulau. “Barang dari Lombok atau Jawa yang seharusnya tiba dalam waktu singkat, kini bisa molor berhari-hari. Biaya operasional naik hingga 20-30 persen karena bahan bakar dan upah sopir yang membengkak,” ujarnya.
Pelaku usaha pertanian dan UMKM di Sumbawa mengeluhkan hal yang sama. Komoditas unggulan seperti bawang, jagung, sapi, dan hasil tambang sering mengalami keterlambatan pengiriman. Akibatnya, harga di pasar lokal fluktuatif dan daya saing produk Sumbawa menurun dibanding daerah lain.
Seorang pedagang sapi di Sumbawa Barat yang enggan disebut namanya mengatakan, “Sudah dua kali kiriman kami tertahan di pelabuhan hampir 12 jam. Banyak sapi stres dan turun bobot, harga jual pun ikut turun.”
Kontribusi terhadap Minus Ekonomi
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan melambat pada 2025, dengan beberapa sektor di Pulau Sumbawa mengalami kontraksi, terutama yang bergantung pada distribusi barang. Sektor perdagangan, transportasi, dan pergudangan menjadi yang paling terdampak akibat bottleneck di lintasan Kayangan-Poto Tano.
Ekonom Universitas Mataram Dr. Hadi Sastra menilai infrastruktur pelabuhan yang belum memadai menjadi akar masalah struktural. “Pemekaran dermaga dari dua menjadi empat di kedua pelabuhan sudah mendesak. Tanpa itu, logistik akan terus menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Sumbawa,” katanya.
Pemerintah Provinsi NTB dan ASDP Indonesia Ferry telah merespons dengan rencana penambahan dermaga dan optimalisasi sistem antrian. Namun, hingga pertengahan 2026, keluhan masyarakat masih terus bermunculan, terutama saat arus mudik-balik dan hari-hari biasa dengan volume truk tinggi.
Harapan ke Depan
Warga dan pelaku usaha berharap pemerintah pusat dan daerah segera merealisasikan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk digitalisasi pelayanan yang lebih baik dan penambahan armada kapal pada jam-jam sibuk.
“Pelabuhan adalah gerbang ekonomi Sumbawa. Jika gerbangnya macet, seluruh pulau akan ikut terhambat,” pungkas seorang tokoh masyarakat Sumbawa Barat.
Antrian panjang di Poto Tano-Kayangan bukan hanya soal kemacetan fisik, melainkan juga menjadi simbol tantangan pembangunan yang masih dihadapi Pulau Sumbawa. Tanpa solusi cepat dan konkret, dampak negatif terhadap perekonomian lokal berpotensi berlanjut di tahun-tahun mendatang.Ln
