Lensantbnews.com, Sumbawa Barat- Di balik setiap angka kemiskinan yang menurun, tersimpan kerja diam-diam yang tak terlihat mata. Bukan hanya soal bantuan yang disalurkan, melainkan data yang terus bergerak mengikuti detak kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Sosial terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola perlindungan sosial yang akurat, transparan, dan tepat sasaran. Salah satu kuncinya adalah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan secara berkala setiap bulan.
Data ini menjadi fondasi penyaluran berbagai program bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun Program Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju) milik Pemkab setempat. Tujuannya sederhana namun krusial: memastikan setiap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat segera tercatat, sehingga bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, Andy Suwandy, S.IP., M.M.Inov., menjelaskan bahwa dinamika kehidupan masyarakat menuntut pemerintah untuk tidak pernah berhenti memperbarui data.
“Perubahan administrasi kependudukan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat berlangsung sangat dinamis. Oleh karena itu, data harus terus diperbarui melalui mekanisme yang sistematis dan berjenjang agar mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat. Dengan data yang akurat, program bantuan sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya,” jelas Andy.Rabu, (29/8)
Di tingkat paling bawah, pemerintah desa dan kelurahan menjadi ujung tombak. Setiap tanggal 1 hingga 11 setiap bulan, mereka menginput usulan masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi—baik yang baru memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan maupun yang sudah tidak lagi layak menerima. Agen Gotong Royong (AGR) turut hadir sebagai mitra sekaligus kontrol sosial, memastikan setiap usulan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Prosesnya berlangsung berjenjang dan partisipatif. Tanggal 1–14, Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) digelar untuk memverifikasi usulan bersama perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, dan unsur terkait. Hasilnya kemudian diverifikasi tim teknis Dinas Sosial melalui pemeriksaan administrasi dan sinkronisasi data nasional. Selanjutnya, Pendamping Sosial (PS) dan Fasilitator Sosial (FS) terjun ke lapangan memastikan kondisi sosial ekonomi benar-benar sesuai. Sepanjang bulan, masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan Cek Bansos untuk mengetahui status kepesertaan sekaligus menyampaikan usulan atau sanggahan.
Menurut Andy, rutinnya pemutakhiran setiap bulan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas DTSEN.
“Data yang berkualitas merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan. Semakin akurat data yang dimiliki, semakin besar manfaat program yang diterima masyarakat,” ujarnya.
Hasilnya terlihat nyata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat turun dari 12,23 persen menjadi 10,98 persen. Angka kemiskinan ekstrem pun berhasil ditekan dari 0,93 persen menjadi 0,40 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas data sosial, didukung penyaluran bantuan yang tepat sasaran—termasuk melalui Program KSB Maju—mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat akan terus memperkuat sistem pemutakhiran data sosial secara berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, kelurahan, pendamping sosial, dan seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan mendukung penyelenggaraan program perlindungan sosial yang semakin efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Karena pada akhirnya, data yang hidup bukan sekadar angka di layar komputer. Ia adalah cerminan kehidupan nyata masyarakat, dan ketika data itu dikelola dengan baik, kemiskinan pun perlahan kehilangan tempatnya.
